TEMPO.CO, Jakarta – Angga Hermanda, Ketua Bidang Politik dan Hukum Serikat Tani Indonesia (SPI), mengungkapkan alasan pemerintah mengimpor beras dari luar negeri karena fenomena tersebut. El Nino dan berkurangnya produksi, yang tidak dapat diterima oleh petani. Partai Buruh bersama-sama Serikat Petani Indonesia (SPI) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 terjadi demonstrasi di depan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
“Kami tidak bisa menerima hal ini karena sebenarnya petani kami di ladang masih panen dan harga kami bagus,” kata Angga saat ditemui di lokasi percontohan. Menurut Angga, saat harga di tingkat petani sedang bagus, lanjutnya, tiba-tiba harga gabah langsung anjlok karena persoalan impor beras.
Gabah kami berkisar Rp7 ribu hingga Rp8.600 (per kilogram), lanjut Angga. Lebih lanjut, Angga juga mengungkapkan impor beras telah membuat petani bangkrut. Hal ini menyebabkan penurunan drastis harga gabah dan kenaikan biaya produksi yang semakin tinggi.
“Ini membuat petani bangkrut. Kita sulit mendapatkan pupuk, harganya juga mahal. Sementara biaya produksi semakin meningkat. Harga gabah yang bagus anjlok dan hancur karena kebijakan impor ini,” Angga dikatakan.
Hal itu diungkapkan Angga sejak dirilis impor beras Terjadi pada bulan November 2023, terjadi penurunan harga gabah di tingkat petani yang cukup signifikan pada bulan Januari 2024. Misalnya saja di Indramayu, harga gabah turun hingga Rp 6.500 per kilogram.
Sedangkan di Banten mencapai sekitar Rp 6.700 per kilogram. Sebelumnya, petani menikmati harga gabah yang berkisar Rp7 ribu hingga Rp8.600 per kilogram.
Selain itu, serikat tani mendesak pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (GPP) gabah. SPI mengusulkan kenaikan HPP gabah kering panen (GKP) dari Rp5 ribu per kilogram menjadi Rp7 ribu per kilogram.
“HPP harusnya dinaikkan, bukan Rp 5 ribu lebih. Mengapa? “Agar Bulog menyerap gabah petani, CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) berasal dari gabah petani, bukan impor,” tegasnya.
Periklanan
Demonstrasi hari ini dihadiri kurang lebih 700 orang yang terdiri dari serikat buruh dan petani. Mereka menilai keputusan pemerintah mengimpor beras merugikan petani.
“Tolak impor beras, tolak impor beras sekarang juga,” teriak para petani dan buruh saat demonstrasi.
Pada tahun 2023, pemerintah mengamanatkan Perum Bulog untuk mengimpor beras dalam jumlah besar, yakni sebanyak 3,5 juta ton, untuk dijadikan cadangan stok beras pemerintah.
Tugas tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, dimulai Maret 2023 sebanyak 2 juta ton dan dilanjutkan Oktober 2023 sebanyak 1,5 juta ton. Selain itu, pemerintah memerintahkan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton pada Desember 2023, dan sekitar 300.000 ton dari jumlah tersebut akan terealisasi pada tahun 2023.
Pilihan Editor: SBY dan Jokowi Batalkan Lumbung Ikan Nasional Maluku, Anies: Akan Kita Bangun
Quoted From Many Source